1. Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (konsumen, produsen, pemerintah, dll) dalam menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh ideologi suatu bangsa serta perbedaan budaya dan pandangan politik di suatu negara.
2. Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia
Setelah kemerdekaan, sistem ekonomi di Indonesia di bagi menjadi 3 masa, yaitu :
A. Masa Orde Lama ( 1945-1966 )
Pada masa ini perekonomian berkembang kurang menyenangkan sebagai dampak ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet.
1). Masa Demokrasi Liberal ( 1950-1957 )
Masa ini disebut demokrasi liberal karena dalam politik maupun ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai dengan teori mazhab klasik. Pengusaha pribumi tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Dan kenyataannya sistem ini hanya memperburuk keadaan Indonesia yang baru merdeka.
Usaha yang dilakukan untuk mengatasi ekonomi :
1. Gunting Syarifudin, yaitu pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
2. Program benteng ( kabinet Natsir ) untuk menumbuhkan wiraswatawan pribumi dan mendorong importir pribumi agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing.
3. Bank Indonesia menjadi Bank sentral.
4. Sistem ekonomi Ali-Baba yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dengan pengusaha pribumi.
5. Pembatalan sepihak atas hasil KMB dan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
2). Masa Demokrasi Terpimpin
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959, Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa kemakmuran dalam segala bidang. Namun, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa ini gagal karena tidak ada penghematan dalam pengeluaran. Banyak proyek-proyek mencusuar yang dilakukan pemerintah.
B. Masa Orde Baru ( 1966-1997 )
Pada orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok masyarakat. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan disegala bidang dalam pembangunan jangka panjang secara periodik lima tahunan. Dampak positifnya, pada tahun 1984, terjadi penurunan angka kemiskinan. Namun, dampak negatifnya terjadi penumpukan utang luar negeri. Pembangunan menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja tanpa diimbangi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Pembangunan nasional sangat lemah dan terjadi krisis yang menimbulkan kekacauan disegala bidang kehidupan terutama ekonomi.
C. Masa Reformasi ( 1998-sekarang )
Pada masa kepemimpinan BJ. Habibie belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi, karena kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.
Pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid pun belum bisa menyelamatkan negara dari keterpurukan dalam bidang ekonomi.
Pada masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sudah ada realisasi berdirinya KPK tapi belum ada pelaksanaan realisasi tersebut.
Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakannya yang pertama adalah mengurangi subsidi BBM, kebijakannya yang kedua yaitu pembagian BLT untuk masyarakat miskin. Namun kenyataannya banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkannya karena pembagian yang tidak merata. Kebijakan selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi sisa utang pada IMFsebesar 3,2 miliar dolar AS.
